Pada tanggal 22 Februari 2022, jajaran perwakilan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Surakarta dan Propinsi Jawa Tengah melakukan penjajagan kerja sama dengan Pusat Kajian Pengembangan Teknologi dan Kolaborasi Industri (PKPTKI) LPPM UNS berkaitan dengan program Satu Juta Kompor Induksi. Program ini sebagai upaya Pemerintah untuk menginisiasi transformasi program pengalihan kompor berbasis energi import (LPG) ke kompor berbasis energi domestik (kompor listrik) atau yang lebih dikenal kompor induksi. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Kepala Negara Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo dalam rangka program transisi energi.
Dilansir dari https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2021/11/presiden-perintahkan-konversi-lpg-ke-kompor-induksi-pln-kami-sudah-siap, dinyatakan bahwa dari sisi penggunaan, kompor induksi lebih murah dibandingkan dengan kompor LPG. Hasil uji coba menunjukan, untuk memasak 1 liter air menggunakan kompor induksi 1.200 watt hanya memerlukan biaya sebesar Rp 158, sementara dengan kompor elpiji tabung 12 kilogram sekitar Rp 176. Sehingga dengan pola memasak rata-rata masyarakat di Indonesia, terjadi penghematan Rp 28.500,- dari biaya memasak setiap bulan. Dari sisi waktu memasak juga lebih hemat karena kompor induksi memungkinkan penyebaran panas yang lebih merata ketimbang kompor gas. Hal ini memungkinkan aktivitas memasak lebih cepat, sehingga hemat waktu. Waktu masak yang lebih cepat akan membuat kompor listrik lebih hemat penggunaan energi daripada gas. Dari sisi penghematan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan penggunaan induksi berpotensi memberikan penghematan Rp 60 triliun bagi negara.
Inisiasi program ini di Surakarta direncanakan dengan melakukan pembagian kompor listrik gratis dan menaikkan daya listrik masyarakat dengan harga khusus. Pada program ini, PLN akan berkolaborasi dengan pemerintah kota Surakarta dan pihak perguruan tinggi, yang dalam hal ini adalah PKPTKI-LPPM UNS. Hal ini dilakukan karena program ini membutuhkan dukungan berbagai entitas, antara lain pemerintah pusat dan kota sebagai regulator, pihak akademisi sebagai penganalisis kelayakan dan keberlanjutan program, dan masyarakat itu sendiri sebagai target sasaran program konversi kompor induksi.
